yongganas ganas yongganas ganas Author
Title: Pungutan Di SMAN-1 Hinai Bebani Orang Tua Wali
Author: yongganas ganas
Rating 5 of 5 Des:
Bukti Kutipan di SMAN-1 Hinai Gebang-Metro Langkat:   Kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan kembali tercoreng, dimana kebi...
Bukti Kutipan di SMAN-1 Hinai


Gebang-Metro Langkat:
 
Kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan kembali tercoreng, dimana kebijakan pihak sekolah dalam hal ini SMA N1 Hinai yang berada di Jalan Olah Raga Kec Hinai Kab Langkat, diduga mencari keuntungan pribadi dengan mengutip sumbangan dan iuran kepada para siswanya disekolah, sehingga menjadi perbincangan dikalangan orang tua maupun wali murid 

Dan ini jelas terlihat, jika kutipan yang dipungut terhadap 471 siswa yang belajar di SMA N1 Hinai tidak jelas peruntukannya yang diduga merupakan pungutan liar berkedok iuran rutin komite sekolah dan kutipan lainnya, yang jelas-jelas dilarang oleh pemerintah melalui  Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah secara utuh dan ditail

Permendikbud tersebut dengan sangat jelas menjelaskan bahwa Komite Sekolah sama sekali tidak boleh melakukan pungutan, hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, dimana Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dengan sangat tegas dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya

Serta didalam pasal 10 ayat (1), dijelaskan bahwa Komite Sekolah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan, dan dipertegas lagi dalam ayat (2) bahwa hal tersebut berbentuk bantuan dan atau sumbangan, bukan berupa pungutan

Dalam hal ini pihak SMA N1 Hinai secara terang mengambil uang iuran rutin komite kepada para siswanya yang berjumlah 471 siswa dengan besaran iuran,  Rp 40.000 untuk kelas satu dan Rp 30.000 untuk kelas dua dan tiga

Selain itu pihak sekolah juga mewajibkan kepada siswanya, untuk membayar uang komputer sebesar Rp 10.000 /bulan, dimana dalam satu bulannya pelajar hanya belajar computer 4 kali, lain lagi uang kas sekolah yang nilainya bervariasi disetiap kelas

Beberapa siswa yang ditemui Metro Langkat beberapa waktu lalu, seusai jam pelajaran sekolah (pulang sekolah), saat ditanya kebenaran berita ini dengan gamblang menceritakan semua bahwa itu benar

"Iya benar bang, uang kas sekolah katanya untuk beli sapu, gorden dan lain-lain, ada yang Rp 2000/hari,ada yang Rp 10.000/minggu, tidak tentu bang, lain lokal lain nilainya", ucap polos beberapa remaja pelajar ini seakan tidak mengerti pungutan yang diambil pihak sekolah

Sementara itu uang daftar ulang sebesar Rp 150.000 yang dikutip pihak sekolah, dalam setiap jenjang kenaikan kelas juga dipertanyakan warga yang tak lain merupakan orang tua dan wali murid

"Kemarin anak saya naik kelas, namun katanya ada daftar ulang, saat melakukan daftar ulang anak saya diminta uang Rp 150.000, yang katanya sebagai biaya daftar ulang, jadi saya heran bang, kenapa ada daftar ulang dan anak saya diminta uang segitu banyaknya, mau tak mau saya harus mencari uang itu, walau saya harus ngutang sama tetangga", ucap IM salah satu orang tua siswa, saat ditemui ketika menjemput anaknya pulang disekolah

Diketahui sebelumnya, pungutan liar atau pungli sudah dilarang secara tegas oleh pemerintah, terutama didalam dunia pendidikan, dan dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo (Jokowi), dalam upaya pemberantasan pungli (pungutan liar) tidak main-main, selain membentuk Tim Satgas Sapu Bersih Pungli, Presiden  juga menerbitkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Ada 58 poin larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pungli diruang lingkup sekolah, adapun ragam pungutan disekolah yang dilarang, diantaranya:

1. Uang pendaftaran masuk
2. Uang SPP / komite
3. Uang OSIS
4. Uang ekstrakurikuler
5. Uang ujian
6. Uang daftar ulang
7. Uang study tour
8. Uang les
9. Buku ajar
10. Uang paguyupan
11. Uang wisuda
12. Membawa kue/makanan syukuran
13. Uang infaq
14. Uang foto copy
15. Uang perpustakaan
16. Uang bangunan
17. Uang LKS dan buku paket
18. Bantuan Insidentil
19. Uang foto
20. Uang biaya perpisahan
21. Sumbangan pergantian Kepala Sekolah
22. Uang seragam
23. Biaya pembuatan pagar/bangunan fisik
24. Iuran untuk membeli kenang-kenangan
25. Uang bimbingan belajar
26. Uang try out
27. Iuran pramuka
28. Asuransi (walau nihil kecelakaan uang tidak dikembalikan)
29. Uang kalender
30. Uang partisipasi masyarakat untuk mutu pendidikan
31. Uang koperasi (uang tidak di kembalikan)
32. Uang PMI
33. Uang dana kelas
34. Uang denda ketika siswa tidak mengerjakan PR
35. Uang UNAS
36. Uang menulis ijazah
37. Uang formulir
38. Uang jasa kebersihan
39. Uang dana sosial
40. Uang jasa menyeberangkan siswa
41. Uang map ijazah
42. Uang STTB legalisir
43. Uang ke UPTD
44. Uang administrasi
45. Uang panitia
46. Uang jasa guru mendaftarkan ke sekolah selanjutnya
47. Uang listrik
48. Uang computer
49. Uang bapopsi
50. Uang jaringan internet
51. Uang Materai
52. Uang kartu pelajar
53. Uang Tes IQ
54. Uang tes kesehatan
55. Uang buku TaTib
56. Uang MOS
57. Uang tarikan untuk GTT {Guru Tidak Tetap}
58. Uang Tahunan {kegunaan tidak jelas}

Jadi disini jelas terlihat, diantara poin nomor 2,3,6, dan 48 yang merupakan uang computer juga dilarang untuk dipungut kepada siswa, namun  kenyataannya pihak SMA N1 Hinai telah melakukan pungli, dan jelas jelas ini melanggar aturan pemerintah 

"Kita bingung bang, jika itu dilarang kenapa pihak sekolah tetap melakukan pengutipan, padahal pemerintah sudah membuat peraturan, kalau kayak gini kita juga yang dibebankan, sementara peruntukan uang yang dikutip kita juga tidak tau dipergunakan untuk apa", ucap IM berasa heran (Budi)
Reaksi:

About Author

Advertisement

Post a Comment

 
Top