yongganas ganas yongganas ganas Author
Title: PILKADA, KLEPTOKRASI DAN PREMANISME POLITIK DIDAERAH
Author: yongganas ganas
Rating 5 of 5 Des:
Oleh MUHAMMAD FADLI ARBI* Dalam ilmu politik atau ilmu pemerintahan, setiap kinerja kepala daerah tolak-ukur prestasi kerjanya memuaskan p...


Oleh MUHAMMAD FADLI ARBI*

Dalam ilmu politik atau ilmu pemerintahan, setiap kinerja kepala daerah tolak-ukur prestasi kerjanya memuaskan publik atau tidak, dapat dilihat dari program kerja melaui infranstruktur pembangunan: ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, hukum, dll. berjalan stabil, dinamis, maju, atau tidak jalan sama sekali. 
Publik yang menilai. Publik yang mengevaluasi, layak tidaknya kerja kepala daerah.
Tentu saja, penilaian publik dapat berdampak sosial yang serius. Kepala daerah dalam konteks ini, jangan ngeyel. Titik!

Surve kecil-kecilan yang penulis lakukan dimedia sosial, mengambil sample responden nitizen masyarakat Langkat dari berbagai latar profesi, mayoritas menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap kerja pemerintah daerah yang hampir dua priode, tidak berkemajuan secara signifikan, terutama sesuai visi dan misi yang diusung, bahkan kecendrungan nitizen melihat pembangunan mundur kebelakang alias banyak yang gagal, sementara lingkungan alam banyak yang rusak karena dirambah oleh para pemodal yang dibacking oleh penguasa daerah itu sendiri.


Belum lagi persoalan perampasan tanah milik petani oleh pengusaha kelas kakap, yang lagi-lagi dibacking penguasa daerah bermental preman. Premanisme menjadi kultur kekerasan yang terintegrasi dalam perpolitikan di daerah yang kleptokratik.

Kleptomaniak dan Pencitraan Bombastis
Adagium bahwa penyakit kleptokrasi (cleptos: suka mengambil, memungut, mencuri, sejenis penyakit jiwa karena tak mau berhenti melakukannya) bermula dari pikiran, seolah menemukan relevansinya ketika melihat statistik inkonsistensi aparat penyelenggara aparatur pemerintahan daerah yang cenderung kleptokratik.

Melalui pikiran, citra kesenangan diri atau memperkaya diri terpantul menjadi peluang buat pelaku melakukan tindak memungut, mengambil, mengontrol dan mengusai sumber hajat hidup orang banyak secara monopoli. Monopoli karena tidak mungkin mekanisme kerja kleptokrasi ini “bermain tunggal” tanpa komando dari pihak yang lebih tinggi kekuasaannya. Model jamaah,dan tentu saja, ada pimpinan jamaahnya.

Namun, bagaimana membaca pikiran pelaku kleptokratik tanpa melakukan diagnosa hukum terhadap si pelaku (kleptor). Bukankah pikiran dan pelaku kleptor menggunakan banyak modus, banyak akal, dan banyak yang akan menjadi kambing hitam. Bahkan melalui diagnosa hukum, seorang kleptor, mampu berkelit bebas dakwaan.

 Lalu, bagaimana membaca pikiran pada tubuh kleptor dalam ruang sosial kita? Sederet pertanyaan ini menjadi penting diajukan, terlebih saat ini momentum bagi masyarakat daerah merayakan uporia pilkada memilih pemimpin mereka lima tahun ke depan dimana calon kandidat memoles dirinya dengan citra-citra yang bombastis. 

Diagnosa tubuh sosial setidaknya mampu mengurai bagaimana anatomi tubuh sosial pelaku calon pemimpin kepala daerah melalui pola hidup, gaya hidup dan interaksi pelaku beserta keluarganya dalam kerumunan tubuh-tubuh sosial lainnya itu terjadi. Diagnosa tubuh sosial mampu mengurai bagaimana prilaku dan gaya hidup sosial seseorang berubah seiring bergelimangnya harta yang berdampak pada perubahan gaya hidup pelaku dan juga keluarga terdekatnya.

Gaya hidup dapat menjadi petanda bagi subjek sosial pelaku kleptor. Seolah ada semacam “tuntutan” hidup glamour yang dilampiaskan melalui konsumsi dan sopaholik menjadi bagian dari gaya hidup pelaku sehari-hari. Diagnosis pola dan karakteristik di atas berujung pada prilaku menyimpang lainnya; mempertontonkan kehidupan mewah—dan tak jarang—berujung pada prilaku selingkuh dari pasangan sahnya.

Beberapa pelaku kleptor berasal dari kepala daerah, justru dengan bangga memproklamirkan diri; gemar gonta-ganti pasangan. Bahkan diantaranya, berpenampilan sangat relegius, seolah dosa mencuri yang dilakukannya telah diampuni oleh Tuhan.

Tubuh bukanlah suatu yang otonom dalam ruang sosial kita, demikian juga dengan tubuh sosial kepala daerah yang kleptokratik. Tubuh selain dibentuk oleh subjek pikiran pelaku, juga dibentuk melalui rekayasa dan konstruksi sosial.

Tubuh dapat menjadikan dirinya subjektif maupun objektif. Tubuh subjektif terbentuk ketika tercipta kepuasan pada diri sendiri (veyorism). Sementara tubuh objektif terbentuk ketika ia menjadi kiblat tontonan masyarakat secara luas (narcicism) melalui penampilan gaya, gaya hidup, dan pola hidup. Keduanya melekat dalam tubuh kleptomaniak; mencari kepuasan diri dan kepuasan mempertontonkannya pada orang lain.

Pilkada dan Premanisme

Ketika tubuh kleptokrasi terkondisikan oleh subjek pikiran pelaku, maka prilaku kleptor seolah menjadi objektif karena telah menemukan ruang sosialnya dan membentuk semacam habituasi kepentingan bersama. Dengan kata lain, tubuh kleptor selalu mengkondisikan diri dengan lingkungan sosialnya.

Akibat luar biasa kleptor birokrasi misalnya, dimana lingkungan sosial dan lingkungan kerja justru mentoleransi prilaku tersebut.

Motif kleptokrasi yang semula subjektif digiring seolah objektif karena dilakukan lebih dari seorang alias berjamaah. Dalam konteks sosial yang lebih luas, kultur kleptokrasi birokrasi melahirkan mental premanisme.

Ironisnya, prilaku kleptomaniak ini dirayakan layaknya sebuah ke-normalan. Sulitnya penegak hukum membongkar modus kleptokrasi selain karena habituasi kepentingan yang membentuk simbiosis-mutualistik, prilaku demikian dianggap sebagai sebuah kenormalan dalam birokrasi, padahal sebuah penyakit kejiwaan.

Adanya bentuk perlawananan yang dilakukan terhadap penegak hukum—ketika seorang pelaku kleptokrasi memiliki kekuatan dan kekuasaan tertangkap—menggiring opini bahwa tindakan menangkap dan menghukum dianggap mencemarkan korps institusinya. Disini seorang kleptor jauh lebih cerdas daripada seorang koruptor.

Tak lain, kleptokrasi bagi seorang kleptor dianggap sebagai sebuah seni (art) mencuri, memungut yang melibatkan perasaan tak bersalah, tak berdosa. Tentu saja, logika keab-normalan sosial ini tidak berdiri sendiri, melainkan adanya dorongan kepentingan bersama yang telah mengakar ditubuh institusi pelaku, sehingga hal-hal yang tidak wajar dianggap wajar atau normal.

Pada titik ini, Pilkada menjadi momentum memilih pemimpin berkarakter bersih oleh masyarakat Langkat sekaligus menguji kesadaran kritis mereka. Dibeberapa daerah, sebagian masyarakat mulai menampilkan eksitensinya ke publik, keluar dari kerumunan tubuh sosial yang sakit.

Mereka dikawal oleh orang-orang muda yang jengah melihat kepemimpinan “kaum tua” yang impoten dan tak berwibawa sama sekali, namun bangga melakukan pencitraan seolah perkasa melakukan perubahan.

Samboyan bahwa memilih pemimpin kleptorup sama saja melakukan bunuh diri, terus bergema memperingatkan masyarakat Langkat bahwa mereka akan hidup dalam lingkaran setan yang tak berkesudahan menelan korban untuk lima tahun ke depan, sementara memilih pemimpin hanya membutuhkan waktu tidak lebih lima menit, namun untuk memperbaiki kesalahan pemimpin yang kleptokratik itu butuh puluhan tahun.

Pilihan ada di masyarakat Langkat sendiri: memilih pemimpin impoten yang suka selebrasi bombastis sok perkasa bekerja namun subtansinya seorang kleptor (pencuri), atau berani keluar dari keburukan pemimpin yang tak bisa bekerja dan berbuat apa-apa, yang prestasi kerjanya sekadar menikmati kerusakan dan penderitaan masyarakat yang telah diciptakannya.

Ironisnya, Pilkada yang konon demokrasi itu juga membiakkan satu budaya kekerasan di dalamnya: premanisme. [**]

*Penulis adalah Sosiolog dan peneliti di Institute for Social Research, Yogyakarta

Reaksi:

About Author

Advertisement

Post a Comment

 
Top