yongganas ganas yongganas ganas Author
Title: Terkait FSPTI – SPSI “ Ilegal “ Pemkab Aceh Tamiang Segera Tertibkan
Author: yongganas ganas
Rating 5 of 5 Des:
Tgk. Ilyas Kualasimpang - MT Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bersama Mitra Kerjanya Pihak Legislatif dan Yudikatif  diminta untuk mene...
Tgk. Ilyas

Kualasimpang - MT

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bersama Mitra Kerjanya Pihak Legislatif dan Yudikatif  diminta untuk menerbitkan, sekaligus menertibkan aturan dan peraturan  tentang serikat Pekerja, agar  Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia   (FSPTI - SPSI) Kabupaten Aceh Tamiang yang sah (legal-red), dapat mengayomi dan menjamin kaum pekerja dari ketidak pastian hukum. Demikian, Tgk. Ilyas, Wakil Ketua DPC. FSPTI - SPSI Kabupaten Aceh Tamiang menyampaikan kepada waratawan MetroTamiang, Minggu (09/10).

Dikatakannya, untuk kenyamanan kaum pekerja yang tergabung di FSPTI - SPSI Kabupaten Aceh Tamiang ini, maka perlu dibuat Qanun tersebut untuk menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatannya agar tidak terjadi hal - hal yang tidak diinginkan dilapangan, sebab FSPTI - SPSI telah memiliki AD/ART  organisasi dan Logo baru, yang telah disyahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, atas nama Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual, u.b Direktur Merek, Yuslisar Ningsih, S.H.,M.H. nomor permohonan : J002010000006721, tanggal pengajuan 23 februari 2010, tanggal penerimaan 23 Februari 2010.

Tgk. Ilyas, DPP FSPTI - SPSI tahun 2015 yang lalu, telah  menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa. Dalam Keputusan Musyawarah Nasional Rekonsiliasi Federasi SPTI-SPSI tersebut dihadiri oleh Pengurus se -Indonesia, diselenggarakan di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, 15 s/d 17 Desember 2015.

Selanjutnya Ia menambahkan, bahwa Amanat Kongres Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tangggal 08 s/d 10 Desember 2014 di Hotel Continental Borobudur Jakarta yang di tandatangani oleh Ketua Umum, Surya Bakti Batubara, SH.MM dan Sekretaris Umum, Syafril Arsyad, S.Sos jelas menyatakan , bahwa Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia  berafiliasi kepada SPSI, wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di KSPSI.

Lanjutnya lagi, Memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean, persaingan dalam segala hal sangat ketat, baik dalam kehidupan individu maupun berorganisasi apalagi saat ini kemajuan ilmu pengetahuan dan technologi sangat pesat, maka dalam pengelolaan organisasi sangat diperlukan mana gemen yang baik dan efektif agar permasalahan yang timbul dapat dilokalisir.

Kemudian, Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia telah melaksanakan Musyawarah Nasional Rekonsiliasi pada tanggal 15 s/d 17 Desember 2015 di Hotel Grand Cempaka, jalan R. Suprapto dan memutuskan / menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Program Umum, Rekomendasi dan Susunan Pengurus Baru Periode Tahun 2015 - 2018. Diharapkan setelah Musyawarah Nasional Rekonsliasi ini dapat merealisasikan sesuai dengan penjabaran Program Umum dalam memperbaiki Kesejahteraan anggota dan Keluarganya.

Sambutan Menteri Pehubungan Republik Indonesia, Ignasius Jonan dalam amanat yang telah diperiksa dan diproses oleh Kapuskom Publik, J.A. Barata, dan disetujui oleh Sekretaris Jendral, Sugiharjo, dalam  salah satu  amanatnya Ia menyampaikan, bahwa inilah moment “Of Truth” bagi seluruh jajaran Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia. Ia berharap kepada seluruh Pekerja Transport di Indonesia, khususnya segenap Jajaran Serikat Pekerja Transport Indonesia Indonesia, agar dapat melupakan ambisi peribadi dan bersatu untuk mengutamakan kepentingan komunitas lebih luas.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Drs. Badroedin Haiti dalam sambutanya pada acara Pembukaan Musyawarah Rekonsliasi F.SPTI-SPSI tanggal 15 Desemner 2015 yang lalu mengamanatkan antara lain, Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang No. 13 tahum 2003 tentang Ketenaga Kerjaan menyebutkan bahwa Pembangunan Ketenaga Kerjaan bertujuan anatara lain adalah, untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Mewujudkan Pemerataan Kesempatan kerja dan Penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan Kebutuhan Pembangunan Nasional dan Daerah. Memberikan Perlindungam kepada Tenaga Kerja dalam mewujudkan Kesejahteraan dan, meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja beserta Keluarganya.

Selanjutnya, Kapolri Drs.Badroedin Haiti mengamanatkan kepada para Peserta Munas tersebut, Sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisisan Negara Republik Indonesia  pada Pasal 13 disebutkan bahwa Tugas Pokok Polri antara lain adalah, Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Menegakkan Hukum, dan Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada Masyarakat.

Badroedin Haiti juga menyampaikan tentang Keamanan di Lingkungan tempat  usaha atau Kawasan Industri agar Petugas Polelri dalam melaksanakan tugasnya dilapangan senantiasa melakukan melalui, upaya Pendekatan, Pembinaan, Penyuluhan dan Penggalangan yerhadap Manajemen dan unsur-unsur Operasional Perusahaan atau Kawasan Industri, dengan mengedepankan Strategi Perpolisian Masyarakat (Polmas), selanjutnya dibidang Preventif, harus dilakukan melalui upaya Pengaturam, Penjagaan, Pengamanan, Pengawalan, dan Patroli di lingkungan Perusahaan, dan sekitarnya yang dalam Pelaksanaannya dikoordinasikan dengan unsur Keamanan Internal (Satpam).

Dibidang Penegakan Hukum, Penegakan Hukum dilaksanakan terhadap semua bentuk Pelanggaran / Tindak Pidana yamg terjadi secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat memberikan dampak Deterent terhadap pihak-pihak lain yang akan melakukan pelanggaran hukum.

Tentang Implementasi peran Polri dalam menciptakan Keamanan di lingkungan perusahaan tempat investasi atau kawasan industri Kapolri mengamanatkan dengan cara diwujudkan, Melakukan Upaya deteksi dini untuk mengidentifikasi permasalahan-peasalahan yang dapat berkembang menjadi potensi gangguan untuk menentukan langkah antisipasi sehingga dapat dieliminir agar tidak berkembang menjadi gangguan Kamtibmas.

Memberikan Pembinaan dan Asistensi kepada Pengamanan internal perusahaan dalam rangka meningkatkan Kompetensi dan Efektifitas sistem pengamanan kawasan industri. Selanjutnya,  membangun komunikasi dan kooedinasi terhadap manajemen, para buruh atau Serikat Pekerja, warga masyarakat sekitarnya, aparatur Pemerintah dan stakeholder lainnya untuk membangun sinergitas dalam upaya pembinaan dan pengamanan dilokasi usaha atau kawasan industri.

"Juga melakukan Pengamanan terbuka atau tertutup terjadap kawasan industri dan objek vital lainnya yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan unsur pengamanan internal dalam rangka menjamin keamanan operasional lingkungan usaha. Dan melakukan Penegakan Hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum dengan melakukan langkah-langkah Penyelidikan dan Penyidikan,” jelas Tgk. Ilyas. (Rotuah)
Reaksi:

About Author

Advertisement

Post a Comment

 
Top