yongganas ganas yongganas ganas Author
Title: Tgk Ilyas : Pemkab ATAM Harus Tegas Tertibkan F.SPTI – SPSI “ Ilegal “
Author: yongganas ganas
Rating 5 of 5 Des:
Kualasimpang – MT Salah satu Alenea Pengantar DPP Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (Federation of transport Indonesia worke...



Kualasimpang – MT

Salah satu Alenea Pengantar DPP Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (Federation of transport Indonesia worker union) F.SPTI-SPSI menyebutkan, Memberikan Pembinaan dan Asistensi kepada Pengamanan Internal perusahaan dalam rangka meningkatkan Kompetensi dan Efektifitas sistem pengamanan kawasan industri.
Tgk Ilyas

Selanjutnya,  membangun komunikasi dan koordinasi terhadap manajemen, para buruh atau Serikat Pekerja, warga masyarakat sekitarnya, aparatur Pemerintah dan Stakeholder lainnya untuk membangun sinergitas dalam upaya pembinaan dan pengamanan dilokasi usaha atau kawasan industri.

Juga melakukan Pengamanan terbuka atau tertutup terhadap kawasan industri dan objek vital lainnya yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan unsur pengamanan internal dalam rangka menjamin keamanan operasional lingkungan usaha. Dan melakukan Penegakan Hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum dengan melakukan langkah-langkah Penyelidikan dan Penyidikan,”jelas Tgk. Ilyas

Lanjut Tengku Ilyas, bahwasanya Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (federation of transport Indonesia worker union), telah menerbitkan Surat Keputusan No KEP. 095/A/DPP-F.SPTI/II/2015, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia - SPSI Provinsi Aceh Masa Bakti tahun 2015 s/d 2018

Pada Point keempat menyebutkan, Surat Keputusan tentang DPD. F.SPTI-SPSI Provinsi Aceh No. 070/DPP-FSPTI/III/2012 Tanggal 20 Maret 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ; terdahulu dicabut dan tidak berlaku lagi, ditandatangani oleh Ketua Umum, Drs. Abi Sofian dan Sekretaris Umum, Syafril Arsyad, S.Sos.

Adapun Lampiran Surat Keputusan No. 095/DPP-FSPTI/II/2015 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia - SPSI Provinsi Aceh, Masa Bakti Tahun 2015 - 2018, adalah sebagai berikut. Ketua, Anwar TM Ali, SE, Wakil Ketua, Amharudin, Wakil Ketua, Nasrul Haida, SE, Wakil Ketua, Said Sampurna, Wakil Ketua, Tajudin Hamid, dan Wakil Ketua, Ridwan.

Selanjutnya, Sekretaris, Rustam, Wakil Sekretaris, Raja Mauli, Wakil Sekretaris, Doni Suharyono,SAg. MH, Wakil Sekretaris, Saifullah, Wakil Sekretaris, Meme, dan Wakil Sekretaris, Rijqa Ajhara Nabila.

Kemudian, Bendahara, Anas M. Daud, Wakil Bendahara, Rajali Nasution dan Wakil Bendahara, Ranti Ujung, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2015 oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia, Ketua Umum Drs.Abi Sofian, Sekretaris Jendral Syafril Arsyad, “ terang Ilyas.

Lanjutnya Kembali, bahwa amanat Kongres Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 08 s/d 10 Desember 2015 si Hotel  Continental Borobudur, Jakarta menyatakan Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia berafiliasi kepada KSPSI, wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di KSPSI.

Terkait dengan F.SPTI - SPSI "Ilegal",  pihak F.SPTI - SPSI Kabupaten Aceh Tamiang yang Sah, bedasarkan SK Nomor : 02/A/DPD-FSPTI/III/2016, yang di tetapkan di Banda Aceh, pada tanggal 28 Maret 2016 ditandatangani oleh Ketua Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Aceh, Anwar T.M. Ali, dan Sekretaris, Rustam, menemukan SK. diterbitkan oleh Pihak F.SPTI-SPSI "Ilegal" dengan Nomor : KEP. 02/DPC FSPTI - KSPSI / ATAM / 2015 tentang Susunan Pinpinan Unit Kerja Khusus FSPTI - KSPSI, Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, “ Jelas Ilyas.

Selain itu pihaknya juga menemukan Daftar harga tentang Bongkar Muat dalam Kabupaten Aceh Tamiang bertanggal 28 Januari 2015 yang lalu, oleh Pihak mereka. Ia juga membeberkan tentang Surat Rekomendasi yang di terbitkan oleh salah seorang oknum Datok di Kecamatan Seruway, bernomor 470/045/2015, di tandatangani namun tanpa cap stempel, jelasnya.

Tgk. Ilyas juga menerangkan, Dalam surat Keputusan DPP. FSPTI - SPSI tersebut, telah  menyebutkan  dan telah memperhatikan kesimpulan pada Point (a) s/d (g) diatas,  menimbang Keputusan Rapat Pleno DPP. FSPTI - KSPSI tanggal 15 Januari 2015, Memutuskan, Menetapkan DPD. FSPTI - KSPSI Provinsi Aceh dibawah Kepemimpinan Sdr. Samsul Raden Cs, telah dibekukan sementara dan Kepemimpinan diambil alih oleh DPP. F.SPTI - SPSI sampai terbentuk Kepengurusan yang baru.

Pada alenia  Pertama juga telah disebutkan, bahwasannya Surat Keputusan yang dimaksud setelah ditetapkan, maka Segala Keputusan yang dibuat oleh Sdr. Samsul Raden, SH dan Jajarannya di luar / bukan tanggung jawab Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia lagi, namun ironisnya, mengapa hal ini terjadi, penerbitan SK seperti itu.

Ia meminta kepada pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk menertibkan segala perbuatan yang telah melanggar tentang keputusan Musyawarah Nasional Rekonsiliasi federasi SPTI-SPSI yang dilaksankan di Hotel Grand Cempaka Jakarta pada tanggal 15-17 Desember 2015 yang lalu, “ ketusnya.(Rotuah)



Reaksi:

About Author

Advertisement

Post a Comment

 
Top