yongganas ganas yongganas ganas Author
Title: KPK DIMINTA TELUSURI PROSES TENDER PROYEK LANGKAT
Author: yongganas ganas
Rating 5 of 5 Des:
Spanduk rekanan yang dipajangkan didinas PU  STABAT -ML Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera menelusuri ber...
Spanduk rekanan yang dipajangkan didinas PU
 STABAT -ML

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera menelusuri berbagai proses tender proyek pada Dinas Pekerjaan Umum yang ada di Kabupaten Langkat, karena terindikasi dimonopoli oleh segelintir orang saja.

 "Kita berharap KPK bisa menelusuri proses tender yang terjadi pada instansi Pekerjan Umum Daerah Langkat," kata Ketua Penengak Amanat Reformasi Rakyat Sumatera Utara Surkani di Stabat, Minggu (9/10).

Menurutnya sudah saatnya KPK maupun instansi lainnya seperti PPATK, KKPU, melihat proses tender di Langkat ini apakah sesuai dengan aturan atau tidak, karena indikasinya sangat marak adanya monopoli yang dilakukan segelintir orang.

Seperti yang terjadi Jumat (7/10) dimana segelintir rekanan melakukan aksi dengan pemasangan spanduk yang menyampaikan adanya monopoli ratusan miliar proyek oleh lima orang saja, sementara proyek yang tinggal hanya sedikit diperebutkan oleh segelintir lagi rekanan.

"Tentu ini sangat mempengaruhi konstelasi di daerah ini apalagi putra daerah yang juga mempunyai perusahaan terabaikan, padahal mereka juga ingin perusahaanya dapat pekerjaan," katanya.

Selain itu pihaknya juga mensanksikan proses tender yang dilaksanakan oleh instansi tersebut terhadap berbagai proyek besar apakah rehab jalan, hormit jalan baru yang berada diberbagai kecamatan seperti Binjai, Padang Tualang, Secanggang maupun bebagai tempat lainnya pemenangnya hanya orang-orang tertentu saja.     

"Untuk itu peran KPK, PPATK, KPPU, sangat diharapkan untuk melihat dan mendalami langsung proses tender tersebut sekaligus menangkap tangan terhadap indikasi monopoli proyek yang ada yang diperkirakan sudah lama terjadi," ungkapnya.

Surkani mengungkapkan rekanan daerah seharusnya diperhatikan, diberdayakan, agar mereka bisa bekerja untuk menghidupi para karyawan dan keluarganya. "Yang mereka butuhkan ada pekerjaan tapi kalau tidak ada tentu ini sangat berdampak negatip buat kelangsungan perusahaan mereka".

"Sudah saatnya instansi penegak hukum menelusuri karena pihaknya juga menyangsikan tidak berdayanya penegak hukum yang ada di Langkat ini," tegasnya.(IF)

Reaksi:

About Author

Advertisement

Post a Comment

 
Top