yongganas ganas yongganas ganas Author
Title: Ganti Rugi BBU Tak Terealisasi, ICW Koorda Langkat Laporkan PLN Ke KPK
Author: yongganas ganas
Rating 5 of 5 Des:
Mas,ud alias Dimas Langkat-Metrolanglangkat.com Pembayaran ganti rugi lahan Balai Benih Udang (BBU) milik Dinas perikanan Langkat...

Mas,ud alias Dimas


Langkat-Metrolanglangkat.com

Pembayaran ganti rugi lahan Balai Benih Udang (BBU) milik Dinas perikanan Langkat oleh PLN Pusat hingga kini belum lagi jelas. Padahal rentang waktunya telah berjalan 4 tahun, terlebih lagi lahan yang diperuntukan untuk pembudidayaan udang kini tak dapat dipakai lagi akibat terimbas pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tanjung Pasir, Pangkalan Susu - Langkat.

M.Mas’ud, ketua LSM Indonesian Corruption watch (ICW) Koorda Langkat saat ditemui dikantornya, Kamis (6/10) mengatakan terdapat angka Rp.1,8 Miliyar uang ganti rugi BBU Perikanan yang lokasi tanahnya sejak 4 tahun lalu digunakan untuk pembangunan PLTU.

“Pertanyaannya, kenapa Pemkab Langkat belum menerima ganti rugi ? sedangkan banyak bangunan masyarakat yang telah menerima ganti rugi dari PLTU, kami (ICW Langkat –red) sangat meyakinkan pemerintah telah menganggarkan dana ganti rugi tersebut” Sebut Dimas.

Atas dasar itu pula LSM ICW Koorda Langkat telah menyiapkan laporan kasus “Ganti rugi” itu ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta pusat agar mendapat titik terang.

Senada dengan Mas’ud, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Langkat, dr. Indra Salahuddin,Mkes.MM dikonfirmasi wartawan membenarkan belum ada uang ganti rugi BBU di Pangkalan Susu tersebut. Namun ketika disinggung bahwa PLTU belum membayar ganti rugi BBU sebesar Rp.2 Milyar, Indra membantahnya.

"Iya,sampai saat ini kita masih menunggu panggilan dari pihak PLN dari Jakarta, yang dahulu berjanji akan mengundang kita soal pergantian bangunan aset daerah BBU Perikan tersebut. Ada berkisar Rp1,8 Miliar uang ganti rugi BBU Perikanan, bukan Rp2 miliar seperti yang media dengar, sebab pemerintah tidak bisa memasukkan tentang objek tanahnya, karena bangunan itu berdiri diatas tanah milik negara juga" Jelas Indra, Rabu (4/10).

Sementara itu, informasi dirangkum ML dari kantor Komisi D bidang pembangunan DPRD Langkat menyebutkan bahwa 4 tahun lalu PLN Pusat berjanji  mengganti kerugian yang dialami Pemerintah Daerah (Pemda) Langkat.Tapi faktanya hingga kini pembayaran itu tak kunjung diterima Pemkab Langkat, ada apa ?.

"Sudah 4 tahun lebih, status ganti rugi BBU milik Dinas Perikanan Langkat, yang berada di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu, belum kunjung selesai dibayar pihak PLN, sehingga belum bisa dimasukkan uangnya ke kas Derah Kabupaten Langkat. 

Padahal uang tersebut sangat dibutuhkan bagi Pemerintahan Langkat untuk pembangunan yang di butuhkan rakyat Langkat," Jelas Anggota Komisi D, Ir Antoni Ginting diamini oleh Sukirin, ketua Komisi D bidang pembangunan DPRD Langkat.

Ditambahkan Antoni, untuk menyikapi kondisi itu, DPRD Langkat akan terus mempertanyakan penyebab terkendalanya pembayaran ganti rugi kepada Balai Benih Udang (BBU) Dinas Perikanan Langkat.

"Soal BBU milik perikanan itu akan terus kita pertanyakan, dan sampai sejauh mana permasalahannya, mengapa uang ganti rugi BBU belum juga masuk ke Kas Daerah Kabupaten Langkat,nilainya menurut kami sebesar Rp.2 Milyar" Beber Antoni Ginting, sembari mengatakan, pihaknya akan memanggil pihak Pemerintah, terutama Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat saat pembahasan R APBD 2017 di akhir bulan Oktober tahun ini.(yg)

About Author

Advertisement

Post a Comment

 
Top