yongganas ganas yongganas ganas Author
Title: Anwar TM.Ali : " Aparat Penegak Hukum Diminta Tindak Tegas F SPTI - SPSI "Ilegal "
Author: yongganas ganas
Rating 5 of 5 Des:
KUALASIMPANG- News Metrolangkatt.com Anwar TM. Ali Ketua DPD. FSPTI - SPSI Provinsi Aceh (Lima dari kiri) Pihak penegak hukum diminta a...


KUALASIMPANG- News Metrolangkatt.com
Anwar TM. Ali Ketua DPD. FSPTI - SPSI Provinsi Aceh (Lima dari kiri)

Pihak penegak hukum diminta agar menindak tegas F.SPTI - SPSI "Ilegal" guna mengayomi dan menjamin kaum pekerja yang sah (Legal) dari ketidak pastian hukum. Demikian, Anwar TM. Ali Ketua DPD. FSPTI - SPSI Provinsi Aceh menyampaikan melalui Ponsel Seluler kepada waratawan Metro Tamiang, Selasa (25/10).

Dikatakannya, untuk kenyamanan kaum pekerja yang tergabung di FSPTI - SPSI Kabupaten Aceh Tamiang ini, maka perlu adanya jaminan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatannya agar tidak terjadi hal - hal yang tidak diinginkan dilapangan, sebab FSPTI - SPSI telah memiliki AD/ART  organisasi dan Logo baru yang telah disyahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Anwar TM. Ali, pada Tahun 2015 yang lalu DPP. FSPTI - SPSI  telah  menyelenggarakan Musyawarah Nasional  Luar Biasa. Dalam Keputusan Musyawarah Nasional Rekonsiliasi Federasi SPTI-SPSI tersebut juga dihadiri oleh Pengurus se -Indonesia, yang diselenggarakan di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, 15 s/d 17 Desember 2015.

Selanjutnya Ia menambahkan, bahwa Amanat Kongres Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tangggal 08 s/d 10 Desember 2014 di Hotel Continental Borobudur Jakarta dan di tandatangani oleh Ketua Umum, Surya Bakti Batubara, SH.MM dan Sekretaris Umum, Syafril Arsyad, S.Sos isi surat keputusan tersebut jelas menyatakan , bahwa Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia  berafiliasi kepada SPSI, dan wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di KSPSI.

Memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean, persaingan dalam segala hal sangat ketat, baik dalam kehidupan individu maupun berorganisasi apalagi saat ini kemajuan ilmu pengetahuan dan technologi sangat pesat, maka dalam pengelolaan organisasi sangat diperlukan managemen yang baik dan efektif agar permasalahan yang timbul dapat dilokalisir, jelas Anwar TM. Ali.

Selanjutnya, Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia telah melaksanakan Musyawarah Nasional Rekonsiliasi pada tanggal 15 s/d 17 Desember 2015 di Hotel Grand Cempaka, jalan R. Suprapto dan memutuskan / menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Program Umum, Rekomendasi dan Susunan Pengurus yang Baru pada  Periode Tahun 2015 - 2018.

"Diharapkan setelah Musyawarah Nasional Rekonsliasi ini dapat menyesuaikan, sesuai dengan penjabaran Program Umum untuk memperbaiki Kesejahteraan anggota dan Keluarganya," kata Anwar.

Dikatakannya lagi, Menteri Pehubungan Republik Indonesia, Ignasius Jonan dalam amanat yang telah diperiksa dan diproses oleh Kapuskom Publik, J.A. Barata, dan disetujui oleh Sekretaris Jendral, Sugiharjo, dalam salah satu amanatnya Ia menyampaikan, bahwa inilah moment Of Truth bagi seluruh jajaran Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia dan diharap kepada seluruh Pekerja Transport di Indonesia, khususnya segenap Jajaran Serikat Pekerja Transport Indonesia Indonesia, untuk dapat melupakan ambisi peribadi dan bersatu padu mengutamakan kepentingan komunitas yang lebih luas.

"Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Drs. Badroedin Haiti dalam sambutanya pada acara Pembukaan Musyawarah Rekonsliasi F.SPTI-SPSI tanggal 15 Desemner 2015 yang lalu mengamanatkan antara lain, Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang No. 13 tahum 2003 tentang Ketenaga Kerjaan menyebutkan bahwa Pembangunan Ketenaga Kerjaan bertujuan anatara lain adalah, untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi," tambahnya.

Anwar menyebutkan bahwa dengan mewujudkan Pemerataan Kesempatan kerja dan Penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan Kebutuhan Pembangunan Nasional dan Daerah. Memberikan Perlindungam kepada Tenaga Kerja dalam mewujudkan Kesejahteraan dan, meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja beserta Keluarganya.

"DPC. F.SPTI - SPSI Kabupaten Aceh Tamiang yang Sah, adalah Pemegang SK Nomor : 02/A/DPD-FSPTI/III/2016, yang di tetapkan di Banda Aceh, pada tanggal 28 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Aceh, Anwar T.M. Ali, dan Sekretaris, Rustam," tegasnya.

Anwar TM. Ali juga menjelaskan, surat Keputusan (SK) DPP. FSPTI - SPSI menyebutkan   pada Point (a) s/d (g), bahwasanya  Keputusan Rapat Pleno DPP. FSPTI - KSPSI tanggal 15 Januari 2015, dengan tegas  Memutuskan dan Menetapkan DPD. FSPTI - KSPSI Provinsi Aceh dibawah Kepemimpinan Sdr. Samsul Raden Cs, dengan jelas telah dibekukan sementara dan Kepemimpinan diambil alih oleh DPP. F.SPTI - SPSI sampai dengan terbentuknya  Kepengurusan yang baru. Pada alenia  Pertama juga disebutkan, bahwasanya Surat Keputusan yang dimaksud setelah ditetapkan, maka Segala Keputusan yang dibuat oleh Sdr. Samsul Raden, SH dan Jajarannya di luar / bukan tanggung jawab Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia lagi.

Dalam kesempatan itu Anwar TM. Ali, menyampaikan hasil laporan yang Ia terima dari  DPC. F.SPTI - SPSI Kabupaten Aceh Tamiang dibawah kepemimpinan Kamal Faisal Cs, ternyata Oknum "DA" yang mengaku ketua, bersama Oknum "AS" yang mengaku sebagai sekretaris DPC.F.SPTI - SPSI walau sudah jelas dia bukan lagi sebagai pengurus F.SPTI - SPSI yang sah hasil dari Munaslub Rekonsliasi Tahun 2015 yang lalu, namun mereka masih  tetap melakukan peraktek pengutipan uang bongkar muat kepada pihak pengusaha tertentu dan juga mengutip uang iuran bulanan kepada masing - masing anggota, dengan jumlah nilai tertentu.

"Hal ini membuat Pihak Kamal Faisal Cs dirugikan dan dicemarkan nama baik organisasi F.SPTI - SPSI yang di pimpinnya tersebut. Padahal dari awal  Dia sudah perintahkan kepada Kamal Faisal Cs selaku ketua F.SPTI - SPSI Kabupaten Aceh Tamiang yang sah, agar dapat bekerja sama dengan Pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam hal membantu menambah Pendapatan Asli Derah (PAD -red) melalui kegiatan Organisasi F.SPTI - SPSI yang termaktub didalam AD/ART hasil Munaslub Rekonsliasi yang diselenggarakan di Hotel Grand Cempaka Tanggal 15 - 17 Desember 2015 yang lalu," jelas Anwar TM. Ali.

Sebelum mengakhiri penyampaiannya, atas nama Ketua DPD. F.SPTI - SPSI Provinsi Aceh, Dia minta kepada Pihak Penegak Hukum Polres Aceh Tamiang dan Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, agar dapat melakukan tindakan Hukum Kepada Oknum DA dan AS, sesuai dengan Undangan - Undang serta Peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Rotuah)

About Author

Advertisement

Post a Comment

 
Top