yongganas ganas yongganas ganas Author
Title: Sekdakab Langkat : Disayangkan, Wakil Rakyat Tidak Memahami Penggunaan Anggaran
Author: yongganas ganas
Rating 5 of 5 Des:
Disayangkan, Wakil Rakyat Tidak Memahami Penggunaan Anggaran Langkat,News Metrolangkat.com Pemerintah Kabupaten Langkat melalui ...
Disayangkan, Wakil Rakyat Tidak Memahami Penggunaan Anggaran


Langkat,News Metrolangkat.com

Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Sekdakab. Langkat dr. H. Indra Salahudin M.Kes, MM sangat menyayangkan ada wakil rakyat yang tidak paham dengan penggunaan anggaran sehingga menimbulkan tanggapan miring dimasyarakat.

“Bagaimana bisa wakil rakyat mengeluarkan statemen dengan tidak berdasar seperti itu” ujar Indra yang sangat menyesalkan keluarnya statemen dari dua wakil rakyat. Indra menjelaskan bahwa fungsi wakil rakyat ada tiga, yakni legislasi, budgeting, pengawasan."

Jadi, menurut Indra, pernyataan oknum wakil rakyat tersebut yang menyatakan bahwa diduga tiap bulan dana APBD Langkat yang berasal dari silva mengalami kebocoran sangat tidak benar dan tidak berdasar.


Indra menyampaikan, Silva adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran (satu tahun), kemudian, Silva yang dimaksud berasal dari pelampauan penerimaan daerah yang terdiri dari pelampauan penerimaan daerah terdiri dari pelampauan penerimaan PAD yang bersumber dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pelampauan hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, pelampauan penerimaan lain-lain PAD yang sah yang bersumber dari dana penyesuaian dan otonomi khusus serta lain-lain PAD yang sah.

Selanjutnya, Silva juga berasal pengehematan belanja daerah atau akibat lainnya yang terdiri dari penghematan belanja pegawai dari belanja tidak langsung, penghematan belanja pegawai dari belanja langsung, penghematan belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, sisa belanja DAK, sisa belanja dana bagi hasil, sisa belanja dana penyusuaian (tambahan penghasilan guru, tunjangan sertifikasi guru dan dana insetif daerah (DID).

“Jadi, dana Silva tersebut digunakan pada tahun selanjutnya setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang digunakan pada anggaran tahun berikutnya melalui P.APBD” kata Sekda.

Sementara itu, terkait dengan pernyataan oknum anggota DPRD Kabupaten Langkat mengenai pengelolaan anggaran Kabupaten Langkat yang tidak sehat dengan minimnya dana untuk publik dibanding belanja pegawai, dianggap tidak memahami penggunaan dan sistematis anggaran.

Perlu dijelaskan bahwa porsi belanja dalam APBD Kabupaten Langkat belum mencapai perimbangan antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung.

 Adapun belanja tidak langsung yakni belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke desa, belanja bantuan keuangan kepada desa yaitu Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diarahkan penggunaannya untuk masyarakat melalui pembangunan dikawasan pedesaan, serta belanja tidak terduga dalam rangka mengantisipasi penanganan apabila sewaktu-waktu terjadi darurat bencana dengan kata lain pada belanja tidak langsung selain belanja pegawai juga termasuk belanja-belanja yang peruntukkannya untuk masyarakat walaupun tidak secara langsung, sedangkan belanja langsung adalah belanja yang langsung dirasakan masyarakat.

Ditambahkannya, bahwa proses penganggaran setiap tahunnya melalui pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Langkat dan dijadikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), kemudian dievaluasi oleh Gubernur sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang setiap tahunnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Jadi, bila diakumulasi keseluruhan maka perbandingan antara belanja pegawai dan belanja untuk kepentingan masyarakat sebenarnya sudah cukup seimbang.

Untuk itu, indra mengingatkan agar sebagai wakil rakyat sudah seharusnya memahami tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat, dengan tidak memberikan statemen yang tidak benar dan dapat menyesatkan masyarakat.

Senada dengan Sekda, Pujianto anggota DPRD Kabupaten Langkat dan tokoh KNPI Kabupaten Langkat Hery Widiyanto meminta kepada oknum-oknum wakil rakyat yang memahami pengelolaan anggaran tersebut seharusnya tidak memberikan pernyataan yang dapat menimbulkan opini negatif dan menyesatkan kepada masyarakat.(yg)
Reaksi:

About Author

Advertisement

Post a Comment

 
Top