yongganas ganas yongganas ganas Author
Title: 224 Kades 'Plesiran' ADD Langkat Dihambur
Author: yongganas ganas
Rating 5 of 5 Des:
  Ke Bandung Berdalih Study Banding : 224 Kades 'Plesiran' ADD Langkat Dihambur ilustrasi (int) STABAT– News Metrolan...

 



Ke Bandung Berdalih Study Banding :
224 Kades 'Plesiran' ADD Langkat Dihambur





ilustrasi (int)


STABAT–News Metrolangkat.com

Alih-alih digelontorkan guna membangun desa, miliaran rupiah dana desa malah dipakai guna biaya 'plesiran' para Kepala Desa (Kades) di Langkat. Kuat dugaan : digerakkan pihak PMDK kabupaten itu.

Info dihimpun METRO LANGKAT menyebut, 'plesiran' berdalih study banding ke Bandung, Jawa Barat, itu melibatkan sedikitnya 224 Kades plus masing-masing Kasi Pemerintahan setiap Kecamatan serta beberapa staf dan pegawai PMDK Langkat. Menggunakan pesawat, perjalanan para pengguna dana desa itu terjadi sejak Kamis (25/8) lalu.

Sebelum berangkat, para Kades terlebih dahulu diinapkan di Gedung PKK di Stabat. Apa saja kegiatan mereka selama di Bandung? Ditemui di Gedung PKK Stabat pada Kamis (25/8) lalu, uniknya mayoritas Kades mengaku tidak tahu. Tapi mereka mengaku akan kembali ke Langkat pada Minggu (28/8) mendatang.

Menyikapi temuan ini, Ketua Umum DPW Central Analisa Strategis (CAS) Sumatera Utara, Maulana Maududi, mengaku sangat menyesalkan mekanisme keberangkatan perjalanan study banding para Kades itu.
“Sudah jelas, perihal study banding para Kades se-Kabupaten Langkat itu disinyalir kuat telah dimobilisasi oleh pihak PMDK Langkat,” tegas Maududi pada METRO LANGKAT. Menurutnya, proses study banding sedianya tidak digelar seperti yang dilakoni para Kades di Langkat saat ini.

“Pastinya sudah tidak ada lagi kolerasi (hubungan -red) yang bersinergi dengan baik untuk sebuah hasil yang akan diimplementasikan (diwujudkan red) terhadap hasil study banding itu. Bagaimana tidak? Dengan keberangkatan secara menyeluruh para Kades itu saja tidak sesuai dengan kondisi geografis pedesaan yang masing-masing mereka pimpin, jelas tidak sama semua," bebernya.

"Ada desa," imbuhnya lagi, "yang berada di pesisir pantai, kemudian wilayah desa yang ada di darat pada umumnya serta desa-desa yang ada di wilayah perkebunan dan perbukitan. Tentu saja dengan kenyataan seperti itu, tingkat kebutuhan dan kepentingan untuk membangun desa yang ada khususnya di Kabupaten Langkat ini, tidaklah sama adanya."

Menurutnya lagi, sedianya (study banding) itu masing-masing disesuaikan dengan kondisi desa. "Itu artinya sama sekali tidak ada ultime goal atas study banding yang dilakukan para Kades itu di tempat mereka melakukan study banding dimaksud."

Maududi terus mengurai. Apalagi, seharusnya biaya study banding tidak dianggarkan dari DD (dana desa), namun itu lewat duit APBD Kabupaten Langkat. "DD serta ADD hanya diperuntukkan untuk fisik dalam hal ini membangun infrastruktur desa dan kesejahteraan perangkat desa.

 Jadi bukan untuk kesejahteraan Kepala Desa dengan membuat pernyataan bahwa study banding diperlukan oleh Kepala Desa,” tegas Maududi.

Pun begitu, Maududi mengaku tidak menyalahkan para Kades yang berkeinginan untuk melakukan study banding itu. Namun seyogyanya mekanisme -baik aturan main atau peraturan yang membingkai keinginan mereka untuk melakukan study banding- tidak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang disinyalir mengambil keuntungan besar dengan melakukan ‘mobilisasi’ kegiatan study banding itu.

“Pasti secara kelembagaan, kita akan menelisik lebih jauh seputar perihal adanya aktifitas akbar yang berjudul study banding ini. Kita tidak mau berburuk sangka, namun sangkaan itu jualah nantinya yang akan
membuka tabir misteri, betapa gelapnya tirani penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa,” tandas Maududi.

Hingga berita ini diturunkan, kantor PMDK Langkat terlihat lengang dan terkait temuan ini belum seorang pun dari instansi itu yang dapat dikonfirmasi. (ML-01)
Reaksi:

About Author

Advertisement

Post a Comment

 
Top