yongganas ganas yongganas ganas Author
Title: Dugaan Korupsi DAK TA 2015 : Penyidik Kejari Periksa Kabid, Kasi dan Manager BOS
Author: yongganas ganas
Rating 5 of 5 Des:
 Dugaan Korupsi DAK TA 2015 : Penyidik Kejari Periksa Kabid, Kasi dan Manager BOS STABAT ; News Metrolangkat.com Penanganan kasus dugaan ter...
 Dugaan Korupsi DAK TA 2015 : Penyidik Kejari Periksa Kabid, Kasi dan Manager BOS

STABAT ; News Metrolangkat.com

Penanganan kasus dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pengerjaan proyek swakelola Program Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Langkat, senilai Rp38.410.781.294 yang digunakan untuk perehaban ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan gedung perpustakaan dan untuk pengadaan buku pengayaan, buku referensi serta pengadaan alat peraga pendidikan yang hampir selama 3 bulan terakhir ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat, terus berlanjut.
Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Langkat saat mengobok-obok Dinas pendikan dan pengajaran kab Langkat mencari bukti pendukung dugaan korupsi Dana DAK Ta 2015.(dok metro)


Pasca penggeledahan Kantor Dinas Dikjar Langkat pada Senin (27/6) lalu dan penyitaan sejumlah dokumen terkait penyimpangan dana pelaksanaan pekerjaan proyek swakelola fisik tersebut yang dilakukan tim penyidik Kejari Langkat dipimpin Ketua Tim, Ilham Wahyudi SH, ternyata dianggap belum cukup.

Sehingga, pihak penyidik kembali memanggil beberapa saksi terperiksa, seperti Kepala Bidang (Kabid) Program, Yuni Rispandi, Kepala Seksi (Kasi) Kurikulum Bidang Pendidikan Dasar yang juga Manejer Biaya Operasional Sekolah (BOS) Dinas Dikjar Langkat, M.Nuh dan 3 staf Bina Program Dikjar Langkat, Rangga dan Ismail dan Andre, untuk dimintai keterangan terkait proyek “basah” tersebut.


Namun, Kepala Kejaksaan Negeri Langkat, Andri Ridwan SH, melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus, mengakui hanya mengagendakan melakukan pemeriksaan lanjutan kepada Kabid Program, Yuni Rispandi, beserta dokumen penting tambahan lainnya, terkait pelaksanaan pekerjaan proyek sawakelola tersebut.

“Sebenarnya Yuni Rispandi dari kemarin, Rabu (13/7), sudah kita minta keterangan juga. Jadi hari ini, Kamis (14/7) merupakan pemeriksaan lanjutan aja,” ujar Amrizal Fahmy SH, di sela-sela kegiatan persiapan HUT Hari Bakti Adhyaksa ke 56, Kamis (14/7).

Dalam kesempatan itu, Amrizal Fahmy juga menjelaskan bahwa pihaknya belum menetapkan para tersangka dalam kasus tersebut.


“Belum.., saat ini kita belum menentukan siapa-siapa tersangkanya. Karena proses penyidikan kasus ini masih panjang. Kita masih melakukan pengembangan terus, sehingga membutuhkan keterangan dan bukti tambahan lainnya. Mantan Kepala Dinas Dikjar juga belum selesai pemeriksaannya. Jadi untuk tersangkanya belum ditetapkan,” ujarnya sembari meninggalkan METRO LANGKAT.

Sementara itu, Kepala Tim Penyidik kasus dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pengerjaan proyek swakelola Program Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Langkat, Ilham Wahyudi SH, membenarkan  peruhal belum ditetapkannya para tersangka.

“Belum, masih panjang lagi. Berberapa hari lagi kita juga akan melakukan pememeriksaan kembali para Kasek bersangkutan,” ujar Ilham.


Sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya, kasus ini terungkap terkait kisruh antara sosok Hartono, yang dituding sebagai rekanan pemasok material di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Langkat.

Dalam beberapa tahun belakangan memang sosok Hartono dan Ruslan, sudah cukup terkenal di kalangan dunia pendidikan . Selain selama ini mengaku merupakan Konsultan, Hartono juga sering diberikan kesempatan untuk terlibat langsung di dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan sebagai pemasok tunggal beberapa jenis material bangunan, seperti kusen, rangka baja, gypsum dan atap seng.

Sejauh ini, tidak seorangpun mengerti mengapa Hartono dan rekannya, Ruslan, diberikan kepercayaan begitu besar untuk menangani proyek swakelola di dinas Dikjar Langkat. Apalagi diberikan ruang sebebas-bebasnya untuk menentukan ukuran serta bahan material lainnya yang ditawarkan kepada seluruh kepala sekolah yang menerima DAK swakelola.


“Yang jelas, karena memegang dokumen yang diduga telah dirubah sedemikian rupa petunjuk teknis ukuran bahan-bahan material yang akan digunakan, sejatinya seluruh kepala sekolah penerima DAK Swakelola tidak tahu menahu tentang berbagai ukuran yang dibutuhkan untuk merenovasi bangunan yang dimohonkan.
Karena, dalam pelaksanaannya, semua yang menentukan bahan  dan ukuran material itu adalah pihak Dinas Dikjar,” ujar beberapa sumber di Dinas tersebut yang minta nama serta inisialnya tidak disebutkan dalam pemberitaan, kepada METRO LANGKAT, Kamis (25/2) lalu.

Dalam beberapa tahun belakangan memang sosok Hartono dan Ruslan, sudah cukup terkenal di kalangan dunia pendidikan. Selain selama ini mengaku merupakan Konsultan, Hartono juga sering diberikan kesempatan untuk terlibat langsung di dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan sebagai pemasok tunggal beberapa jenis material bangunan, seperti kusen, rangka baja, gypsum dan atap seng.

Sejauh ini, tidak seorangpun mengerti mengapa Hartono dan rekannya, Ruslan, diberikan kepercayaan begitu besar untuk menangani proyek swakelola di dinas Dikjar Langkat. Tapi itulah kenyataannya. Sejak Kasi Program yang memang mahir menangani permasalahan dan permainan proyek dikendalikan Sumardi alias Pungut, semua proyek di Dinas Dikjar bisa diatur sedemikian rupa.


Bahkan seorang Hartono yang semula bukan siapa-siapa, menjadi sangat berarti bagi kelangsungan permainan kotor proyek2 di Dinas Dikjar. Apalagi diberikan ruang sebebas-bebasnya untuk menentukan ukuran serta bahan material lainnya yang ditawarkan kepada seluruh kepala sekolah yang menerima DAK swakelola yang dilaksanakan  2 tahun belakangan ini.

“Yang jelas, karena memegang dokumen yang diduga telah dirubah sedemikian rupa petunjuk teknis ukuran bahan-bahan material yang akan digunakan, sejatinya seluruh kepala sekolah penerima DAK Swakelola tidak tahu menahu tentang berbagai ukuran yang dibutuhkan untuk merenovasi bangunan yang dimohonkan.

Karena, dalam pelaksanaannya, semua yang menentukan bahan dan ukuran material itu adalah pihak Dinas Dikjar. Khususnya Pungut yang memang sudah berpengalaman di bidang proyek,” ujar beberapa sumber di Dinas tersebut yang minta nama serta inisialnya tidak disebutkan dalam pemberitaan, kepada METRO LANGKAT, Kamis (25/2) lalu.

Dari pengamatan METRO LANGKAT, memang awalnya pelaksanaan pekerjaan proyek swakelola itu tidak menimbulkan masalah. Namun, akhirnya permainan kotor Hartono serta oknum-oknum pegawai di lingkungan Dinas Dikjar Bidang Program yang selama ini mematok harga pembuatan dan penyusunan serta pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan para kepala sekolah, ternyata diam-diam beberapa jenis ukuran bahan material mengalami perubahan.


“Memang para kasek penerima DAK tidak tahu menahu tentang seluruh ukuran bahan material yang dibutuhkan, seperti rangka baja, atap, kusen serta gypssum. Yang jelas, pihak kasek membayar untuk pembelian matarial bahan bangunan sesuai dengan petunjuk tekhnis yang diduga sebenarnya sudah dirubah oleh ‘pemain-pemain’ di Dinas Dikjar.  Seperti Ism, And dan Rg. Bukan itu aja, para pemain yang seyogianya merupakan pegawai biasa di bidang program.

Nah, sementara Kasi Bina Program yang dikenal dengan nama Pungut, membagi wilayah kerja dan pengawasan pelaksanaan proyek kepada Ism, And dan Rg. Masing-masing di wilayah Pematang Jaya, Teluk Aru dan Langkat Hulu, secara khusus untuk melindungi permainan tersebut agar tidak bocor,” ujar sumber itu lagi.

Sementara itu, informasi yang diperoleh METRO LANGKAT sebelumnya dari sumber lainnya menyebutkan bahwa selama ini pihak sekolah belum pernah diberikan sosialisasi tentang cara-cara pembuatan laporan RAB sesuai kebutuhan yang telah disusun dan dianggarkan. Begitu juga mengenai pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) hasil pelaksanaan proyek.


Untuk memanipulasi RAB dan LPJ, seluruh kepala sekolah menyetorkan sebesar Rp3 juta kepada oknum Rg dengan dalih uang jasa. Bisa dibayangkan...,,berapa besar penghasilan yang diterima dari jasa penyusunan RAB hingga LPJ. Padahal semua itu bukan menjadi kewenangannya, ditambah lagi oknum Rg tidak memiliki keahlian khusus (sertifikasi) untuk mengerjakan pembuatan RAB serta LPJ pelaksanaan pekerjaan proyek.

Hal ini sengaja dilakukan agar ratusan kasek penerima DAK swakelola bidang pendidikan tersebut, selalu membutuhkan ‘jasa’ oknum-oknum di Bidang Program untuk penyusunan RAB dan LPJ yang sudah berkolaborasi dengan Hartono.

“Nah, dari manipulasi data yang dibuat itu, Hartono leluasa memanipulasi ukuran bahan material bekerjasama dengan para oknum-oknum pegawai di Bidang Program tersebut. Sehingga, dari hasil pelaksanaan pekerjaan proyek swakelola, Hartono CS mendapatkan keuntungan yang luar biasa.

Bayangkan, berapa sekolah mulai dari tingkat SD, SMP dan SMU/sederajat yang mendapatkan kucuran dana DAK swakelola untuk rehab berat/ringan dan pembangunan gedung perpustakaan, pengadaan buku pengayaan, buku referensi serta pengadaan alat peraga pendidikan. Apalagi total anggaran proyek DAK Swakelola itu sebesar Rp38.410.781.294.

Jadi Hartono CS benar-benar berhasil merauf keuntungan masing-masing nilainya mencapai ratusan juta,” ujar sumber tersebut sembari tersenyum.

Dana untuk jasa konsultan dalam program perehaban ringan, perehaban sedang dan perehaban berat serta pembangunan ruang kelas baru, pembangunan gedung perpustakaan SD, SMP, SMA, SMK yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 saat itu terus dipertanyakan.

Dana untuk jasa konsultan yang bersumber dari DAK tersebut sebesar Rp 450 juta sampai saat ini masih mengambang dikarenakan tidak jelasnya legalitas konsultan untuk program perehaban dan pembangunan gedung sekolah dan gedung perpustakaan SD, SMP, SMA, SMK tahun 2015.(rud)
Reaksi:

About Author

Advertisement

Post a Comment

 
Top