yongganas ganas yongganas ganas Author
Title: Menguak Kasus Pengadaan Simkeudes di Kejari Langkat
Author: yongganas ganas
Rating 5 of 5 Des:
Menguak Kasus Pengadaan Simkeudes di Kejari Langkat  Ada Uang di Balik Dugaan SP-3....???   Kasi Intel, Erik Yudistira SH (pakai kaca...
Menguak Kasus Pengadaan Simkeudes di Kejari Langkat
 Ada Uang di Balik Dugaan SP-3....???
 





Kasi Intel, Erik Yudistira SH (pakai kaca mata berkaus hijau, Kepala Kejaksaan Negeri Langkat, Andri Ridwan SH, MH dan Ir.Bambang Irawadi (Kadis PU Langkat), saat menggelar sosialisasi TP4D di aula Kejari Langkat, beberapa waktu lalu.(dok/ml)
STABAT –News Metro Langkat

Munculnya pemberitaan ‘permainan nakal’ oknum-oknum jajaran Kejaksaan Negeri (Kajari) Langkat, terkait penanganan kasus pembelian software pengadaan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SIP- APBDes) atau Simkeudes (Sistem Managemen Keuangan Desa), yang diduga telah di SP-3 kan penyidik jajaran Intel Kejari, membuat gerah para camat, kades dan pihak-pihak terkait di Kabupaten Langkat. Pasalnya, para kades, camat dan pihak-pihak terkait lainnya, khawatir jika kasus ini akan dibuka kembali.

Kekhawatiran pihak-pihak yang disebutkan di atas, cukup beralasan. Sebab, dibalik dugaan meng SP-3 kasus Pengadaan aplikasi Simkeudes, tersiar kabar bahwa para kades, camat serta pihak-pihak terkait sudah memberikan sejumlah uang kepada oknum-oknum jaksa yang berkepentingan dengan kasus ini.

Informasi yang berhasil dikumpulkan METRO LANGKAT dari sumber-sumber di beberapa kantor desa, kasus yang telah memeriksa ratusan para kades plus perangkat desa serta 23 camat yang dilakukan tim pemeriksa bentukan seksi Intel Kejari Langkat, terhentinya kasus Simkeudes untuk saat ini, karena seluruh Kades sudah sepakat menyerahkan sejumlah dana kepada oknum-oknum petinggi di Kejari Langkat.

Tidak tanggung-tanggung, dari keterangan sumber di beberapa kantor desa menyebutkan, ratusan Kades yang terlibat pengadaan aplikasi SIP-APBDes atau Simkeudes, masing-masing menyerahkan Rp1 juta per kades. Namun sayangnya, sumber-sumber METRO LANGKAT tersebut tidak mengetahui persis berapa nilai uang yang diduga diberikan oleh pihak kecamatan kepada oknum jaksa.

“Untuk melancarkan urusan, yang menyerahkan uang tersebut dilakukan langsung oleh masing-masing Kepala Desa, kepada oknum-oknum jaksa di bagian intel yang menangani kasus itu, Bang. Tapi sebaiknya biar lebih jelas, Abang tanyakan aja langsung sama para kepala desa,” ujar sumber yang wanti-wanti minta agar nama serta inisial dan lokasi kantor desa dimana mereka tugas, tidak disebutkan dalam pemberitaan dengan alasan terlalu beresiko.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam kasus tersebut, awalnya pihak Intel kejari Langkat, telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan kepada 240 Kepala Desa serta 480 perangkat desa, baik Sekretaris dan Bendahara Desa. Selain Kades dan perangkat desa, pihak penyidik Kejari Langkat juga telah memeriksa pihak-pihak terkait di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (BPMDK), 23 camat se Kabupaten Langkat, terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus pembelian software SIP-APBDes atau Simkeudes untuk mengelola Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat.

Anehnya, pada saat itu, ratusan Kades serta perangkat desa, berdasarkan rekomendasi pihak kecamatan masing-masing, malah menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) APBD Langkat tahun 2014, untuk membeli software tersebut.

Dari pantauan media ini sebelumnya, para tim yang murni dibentuk oleh Kasi Intel Kejari Langkat, Erik Yudistira SH, untuk mengusut dugaan penyimpangan pembelian software tersebut, bekerja ekstra . Sehingga, dari hasil pemeriksaan ratusan kades, perangkat desa dan para camat, status kasus pembelian perangkat lunak soft ware aplikasi SIP-APBDes atau Simkeudes dari PT.Trimedia Tekhnologi, yang berhasil mengeruk uang ADD sebesar Rp800 juta, statusnya dinaikkan menjadi Lidik (Lid).

Berdasarkan keterangan sumber-sumber terpercaya dari beberapa perangkat desa dan sumber mantan anggota tim penyidik di Kejari Langkat, pada saat Erik Yudistira menyebutkan bahwa kasus tersebut sudah Lid dan akan dinaikkan di tingkat Penyidikan (Dik), penanganan kasus tersebut ternyata berhenti di tengah perjalanan.

Ironisnya, sejumlah jaksa yang semula merupakan bagian dalam tim pemeriksaan kasus Software, bahkan tidak mengetahui kenapa kasus yang sudah sekian lama ditangani dan menghabiskan tenaga serta fikiran tersebut, tiba-tiba terhenti.

Khawatir dengan permasalahan besar yang akan timbul akibat penghentian kasus tersebut, sejumlah jaksa dari tim penyidik kasus pengadaan Software Simkeudes, kemudian mengusulkan perpindahan tugas ke beberapa Kejari. Sementara, beberapa jaksa bagian dari tim sebelumnya, juga minta dimutasi ke bagian lain (keluar dari tim intel) di Kejari Langkat.

Saat kasus dugaan penyimpangan pembelian Software Simkeudes berupa perangkat lunak kepingan CD aplikasi SIP APBDes, tersebut menguap, pihak BPMDK Kabupaten Langkat sempat kalang kabut berupaya menutupi  permasalahannya. Dengan berbagai cara, pihak BPMDK, menjelaskan permasalahan ke berbagai media yang mempertanyakan dugaan penyalahgunaan peruntukkan keuangan ADD.

Pembelian Sistem Management Keuangan Desa Kabupaten Langkat yang berhasil mengeruk uang Rp800 juta lebih dari anggaran dana desa (ADD) tahun anggaran 2014. Pembelian alat perangkat lunak itu diduga sebagai akal-akalan, tujuannya untuk menilep uang ADD tersebut.

Apalagi, saat ini program keuangan desa yang diproduksi PT.Tri Media Tekhnologi, yang sempat bikin heboh masyarakat di Kabupaten Langkat tersebut, tidak bisa digunakan lagi karena ada peraturan perundang undangan pengelolaan keuangan desa yang baru.

Padahal, ADD adalah dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Langkat. Pengelolaannya diserahkan masing-masing desa, namun harus mengacu pada peraturan bupati (Perbup).

Modus penggerogotan ADD itu sangat rapi. Caranya  dibuat program yang seolah-olah usulan desa dan menjadi kebutuhan sangat penting yakni pembelian software terkait simtem informasi dan pelaporan keuangan desa. Padahal  dalam Perbup hal tersebut tidak termasuk dalam daftar penggunaan ADD.

Berdasarkan usulan tersebut, setiap desa kemudian diwajibkan membayar Rp 3,5 juta dengan alasan untuk pembelian software SIMKEUDES berupa kepingan CD. Awalnya, software itu disebutkan hanya diproduksi di PT.Trimedia Teknologi, sebuah perusahaan yang juga disebut berkantor di Pulau Jawa.

Kasus dugaan pungli terkait pembelian software sempat disebut-sebut dilakukan pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan (BPMD/ K) Kabupaten Langkat, menarik perhatian masyarakat. Namun, dengan berbagai jurus sakti, Kepala BPMD/K Langkat, Jaya Sitepu, buru-buru memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan tersebut.

Pada saat kasus tersebut sedang ditangani pihak Kejari Langkat, Jaya Sitepu berdalih bahwa pengadaan Software Sikedes berupa perangkat lunak sistem aplikasi berupa kepingan CD tersebut dimaksudkan dalam rangka merealisasi masuknya dana-dana bantuan desa, baik berasal dari APBN maupun ADD dari APBD Kabupaten Langkat.

Dalam hal ini, menurut Jaya Sitepu, Pemkab Langkat telah membantu memfasilitasi kerja sama antara Pemerintahan Desa (Kepala Desa) se-Kabupaten Langkat dengan PT.Trimedia Technology dalam hal pengadaan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SIP- APBDes) atau Simkeudes (Sistem Managemen Keuangan Desa).

Program ini disebut-sebut berawal dari Bagian Pemdes di Setdakab Langkat dan dilanjutkan BPMD/K setelah Bag Pemdes dileburkan dengan BPMD/K Langkat.

"Nah, sebagai informasi, saat ini telah selesai dilatih 480 perangkat desa (Sekretaris dan Bendahara desa), sebab pelatihan itu sendiri telah dimulai November 2014 hingga Maret 2015,”ujarnya.
Kendati permasalahannya telah ditangani Kejari Langkat, pada saat itu, Jaya Sitepu dengan tegas menjawab, bahwa pembelian software tersebut sangat penting dalam program SIP-APBDes.

“Ini program yang bagus dan patut untuk dilaksanakan dan dikembangkan.Karena itu, program ini langsung kami tindaklanjuti agar program ini benar-benar berjalan seperti diharapkan, karena bermanfaat bagi pembinaan dan pengembangan SDM para aparat desa ke depan,”ujarnya saat itu dihadapan beberapa media, termasuk METRO LANGKAT.

Dalam kesempatan itu, Jaya Sitepu menegaskan bahwa pihaknya hanya ingin membantu memfasilitasi kerja sama yang sudah terjalin antara Pemerintahan Desa dengan pihak PT Trimedia Technology. Tidak saja dalam hal pembelian software-nya , tapi juga yang terkait dengan pelatihan bagi para aparat desanya.

“Daripada ada dananya, tapi tidak dilaksanakan, itu tentu tidak kita inginkan. Karena itu, kami bantu agar terlaksana dan tidak fiktif, sebab dari awal memang sudah diprogramkan,” ujarnya, sembari menyebutkan pihaknya mengacu kepada amanat UU No.6/2014 tentang Desa dengan turunannya PP No 60/2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN TA 2015 dan Permendagri No 113/2014 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Sementara itu, Kajari Langkat, Andri Ridwan SH, MH, melalui Kasi Intel Kejari Langkat, Erik Yudistira, yang sebelumnya enggan menjawab konfirmasi yang dilakukan METRO LANGKAT terkait kebenaran informasi dugaan penghentian penyidikan dan pemeriksaan  (SP-3) kasus pembelian pengadaan perangkat lunak aplikasi Simkeudes tersebut, pada akhirnya bersedia menjawab.

“Ga ada SP3 Bang. SP3 ga sembarangan,” jawab Erik Yudistira singkat yang dikirimkan melalui short massage service (sms) dari ponselnya, kepada METRO LANGKAT, Minggu (19/6).

Sementara, mengenai kabar tidak sedap tentang adanya tudingan dugaan pemberian “uang lelah” dari para kades dan camat yang diperiksa dalam kasus tersebut agar urusan SP3 kasusnya lancar, juga dibantah Erik. “Ga ada Bang,” ujarnya singkat. (rud)

//Ket.Foto : Kasi Intel, Erik Yudistira SH (pakai kaca mata berkaus hijau, Kepala Kejaksaan Negeri Langkat, Andri Ridwan SH, MH dan Ir.Bambang Irawadi (Kadis PU Langkat), saat menggelar sosialisasi TP4D di aula Kejari Langkat, beberapa waktu lalu.(FOTO/DOK/ML)
Reaksi:

About Author

Advertisement

Post a Comment

 
Top